Tanjabtimnews.com|Tanjab Timur– Pernyataan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desi, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan insan pers. Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang RKPDES) Tahun 2026 di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Dalam sebuah pemberitaan yang terpublis, Desi mengimbau agar wartawan dan LSM tidak hanya mencari kesalahan atau “borok” pemerintah.
“Sama-samalah kita bangun daerah ini. Jangan hanya cari borok. Kita juga butuh kritik yang sifatnya membangun. Karena kalau tidak ada pengawasan, semua bisa longgar,” ujar Desi dalam sambutannya, dikutip dari eNewsTimE.id.
Tentunya pernyataan tersebut dinilai mencerminkan rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan wartawan dan LSM. Sejumlah kalangan menilai, ucapan itu justru menyinggung dan merendahkan serta melukai para penggiat kontrol soaial dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah.
Hal ini pun dapat respon dari Dr Fikri Riza., SP.t., SH., MH selaku pengamat kebijakan publik. Ia sangat menyayangkan statement Kabag Pembangunan tersebut. Minggu. 05 Oktober 2025
” Statement Kabag itu sangat melukai hati para penggiat kontrol sosial, baik itu LSM, Wartawan atau aktivis, kita ini mitra Pemerintah. Jadi dia harus paham tupoksi LSM, wartawan dan aktivis itu bukan merecokin pekerjaan pemerintah, akan tetapi mereka itu (LSM, wartawn, aktivis-red) adalah mitra strategis Pemerintah dalam pengawasan, untuk melakukan pemantauan, kemudian mengawal transparansi publik dan melaporkan penyimpangan secara independent kepada atasan badan publik dan aparat penegak hukum.” Ujarnya.
” Jadi sekali lagi,,, sangat disayangkan pernyataan Kabag tersebut, karena dengan statement seperti itu, ia bisa akan menutupi informasi publik yang ada dibadan publik, jadi dengan statement itu, ia terkesan menuduh LSM Wartawan ini tidak netral, hanya mencari-cari kesalahan, salah dia itu…, kita ini kan mitra Pemerintah, sebagai lembaga pengawas eksternal dari pemerintah, agar dalam pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan perencanaan yang dibuat.” Pungkasnya.(***)
